Minggu, 29 November 2009
FORUM SYIAR KASTRA KAMMI UPI
Kornet Qurban ANALISIS:
daging qurban yang hanya tahan selama tiga hari tidak bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat secara kaffah, masalahnya bencana alam. Daging Qurban bisa diberikan kepada korban bencana alam yakni dengan teknologi karnet alam yakni dengan teknologi karnet qurban. karnet bisa tahan hingga tiga tahun. Jadi, daging qurban yang tidak tahan tiga hari tidak mubazir dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. _bid.sains&teknologi KAMMI KAJSTRA UPI_
Jumat, 27 November 2009
Hancurkan Zionis Israel by: Aminurasid
Empat warga Gaza yang diduga pejuang, salah satunya menderita luka serius dalam serangan tersebut, adalah anggota Jihad Islam, kata kelompok pejuang Jihad Islam.
laporan dari lintas perbatasan menyatakan bahwa kekerasan datang diawal minggu ini dan menyarankan Israel dan Hamas bisa mendekati sebuah kesepakatan pertukaran tawanan yang akan menjamin pembebasan tentara Israel yang tertangkap.
Tetapi pejabat Hamas mengatakan perundingan tidak langsung bisa dilakukan dan akan ditunda sampai akhir hari keempat dari libur hari raya Idul Adha
KAMMI UPI (Selamat IDUL ADHA 1430 H)
Pengorbanan, da'wah, jihad, dan surga Allah merupakan
satu paket yang tidak bisa dibeli secara terpisah "Semoga
dihari raya Kurban ini bisa menjadi sarana refleksi kita untuk
muhasabah diri seberapa besar nikmat Allah untuk kita dan seberapa
kecil pengorbanan kita dalam menjalankan amanahNya. Selamat hari Raya
Idul Adha, semoga kita bisa menjadi tamu Allah di tanah suci. (KAMMI UPI)
Kamis, 26 November 2009
KAJSTRA KAMMI KOMSAT UPI
KADERISASI KAMMI KOMSAT UPI
Senin, 23 November 2009
HARI GURU By: Aminurasid (Kadep KASTRA KAMMI UPI)
Apa sih yang menyebabkan sebagian guru tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama sebagian guru yang berada di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini maka secara otomatis banyak jawaban yang bisa diberikan. Salah satu alasannya adalah rendahnya gaji guru. Hal ini merupakan salah satu alasan sebagian guru tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan aturan. Tetapi saat ini Pemerintah Indonesia sudah mulai berusaha bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru, seperti sertifikasi guru dan meningkatkan Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) untuk bidang pendidikan sebesar 20 persen. Kita sebagai mahasiswa seharusnya mengontrol dan mengawasi anggaran tersebut Apakah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan semestinya. Artinya kita sebagai mahasiswa kita wajib berperan aktif dalam mengetahui, memperhatikan, dan menanggapi isu-isu atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan anggaran tersebut.
Saya yakin bahwa kita tahu tanggal 25 November 2009 merupakan hari dimana di Indonesia dijadikan hari untuk memperingati Hari Guru. Tetapi yang saya ingatkan kembali mengenai mengapa Hari Guru diperingati pada tanggal tersebut. Mengapa tidak pada tanggal 2 Mei saja diperingati sebagai Hari Guru karena pada tanggal tersebut dijadikan di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jawabannya adalah karena pada tanggal 25 November merupakan tanggal terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), tepatnya pada 25 November 1945. Dan saya akan sedikit berbagi informasi tentang sejarah berdirinya PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) yang saya dapat dari internet: http://tunas63.wordpress.com/2008/11/28/sejarah-singkat-lahir-pgri-persatuan-guru-republik-indonesia/ . inilah sejarahnya: “PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932.
Semangat kebangsaan Indonesia telah lama tumbuh di kalangan guru-guru bangsa Indonesia. Organisasi perjuangan huru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB).
Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mereka umumnya bertugas di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat Angka Dua.
Sejalan dengan keadaan itu maka disamping PGHB berkembang pula organisasi guru bercorak keagamaan, kebangsaan, dan yang lainnya.
Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah Kepala HIS yang dulu selalu dijabat orang Belanda, satu per satu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kesadaran. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak “merdeka.”
Pada tahun 1932 nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata “Indonesia” yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata “Indonesia” ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia.
Pada zaman pendudukan Jepang segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia (PGI) tidak dapat lagi melakukan aktivitas.
Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 – 25 November 1945 di Surakarta. Melalaui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku, sepakat dihapuskan. Mereka adalah – guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945 – seratus hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan.
Dengan semangat pekik “merdeka” yang bertalu-talu, di tangan bau mesiu pemboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tiga tujuan :
1. Memepertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia;
2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan;
3. Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.
Sejak Kongres Guru Indonesia itulah, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Setelah kita membaca sejarah mengenai terbentuknya PGRI tersebut maka kita sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia harus lebih giat lagi untuk meningkatkan semangat dan perjuangan para pahlawan atau guru-guru yang telah berusaha membentuk forum atau wadah tersebut. Artinya kita harus berusaha atau kita harus berpikir apa yang dapat saya kontribusikan pada saat ini untuk mengenang jasa-jasa para guru yang membentuk persatuan guru tersebut. Tetapi kondisi sekarang banyaknya mahasiswa atau rakyat Indonesia yang bercita-cita ingin menjadi guru sebagian besar hanya untuk mendapat gaji yang besar karena pemerintah Indonesia sudah menetapkan 20 persen untuk bidang pendidikan. Seharusnya tidak hanya gaji akan didapatkan dari menjadi seorang guru melainkan essensi dari seorang guru itu Apa? Yang perlu diketahui bagi para calon-calon guru. Salah satu essensi dari seorang guru adalah dapat mengajar, mendidik, dan mengembangkan potensi di peserta didik sehingga menjadi manusia yang berakhlak baik dan memiliki pengetahuan yang luas.
HARI GURU By: Aminurasid (Kadep KASTRA KAMMI UPI)
Apa sih yang menyebabkan sebagian guru tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama sebagian guru yang berada di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini maka secara otomatis banyak jawaban yang bisa diberikan. Salah satu alasannya adalah rendahnya gaji guru. Hal ini merupakan salah satu alasan sebagian guru tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan aturan. Tetapi saat ini Pemerintah Indonesia sudah mulai berusaha bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru, seperti sertifikasi guru dan meningkatkan Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) untuk bidang pendidikan sebesar 20 persen. Kita sebagai mahasiswa seharusnya mengontrol dan mengawasi anggaran tersebut Apakah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan semestinya. Artinya kita sebagai mahasiswa kita wajib berperan aktif dalam mengetahui, memperhatikan, dan menanggapi isu-isu atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan anggaran tersebut.
Saya yakin bahwa kita tahu tanggal 25 November 2009 merupakan hari dimana di Indonesia dijadikan hari untuk memperingati Hari Guru. Tetapi yang saya ingatkan kembali mengenai mengapa Hari Guru diperingati pada tanggal tersebut. Mengapa tidak pada tanggal 2 Mei saja diperingati sebagai Hari Guru karena pada tanggal tersebut dijadikan di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jawabannya adalah karena pada tanggal 25 November merupakan tanggal terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), tepatnya pada 25 November 1945. Dan saya akan sedikit berbagi informasi tentang sejarah berdirinya PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) yang saya dapat dari internet: http://tunas63.wordpress.com/2008/11/28/sejarah-singkat-lahir-pgri-persatuan-guru-republik-indonesia/ . inilah sejarahnya: “PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932.
Semangat kebangsaan Indonesia telah lama tumbuh di kalangan guru-guru bangsa Indonesia. Organisasi perjuangan huru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB).
Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mereka umumnya bertugas di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat Angka Dua.
Sejalan dengan keadaan itu maka disamping PGHB berkembang pula organisasi guru bercorak keagamaan, kebangsaan, dan yang lainnya.
Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah Kepala HIS yang dulu selalu dijabat orang Belanda, satu per satu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kesadaran. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak “merdeka.”
Pada tahun 1932 nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata “Indonesia” yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata “Indonesia” ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia.
Pada zaman pendudukan Jepang segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia (PGI) tidak dapat lagi melakukan aktivitas.
Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 – 25 November 1945 di Surakarta. Melalaui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku, sepakat dihapuskan. Mereka adalah – guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945 – seratus hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan.
Dengan semangat pekik “merdeka” yang bertalu-talu, di tangan bau mesiu pemboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tiga tujuan :
1. Memepertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia;
2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan;
3. Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.
Sejak Kongres Guru Indonesia itulah, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Setelah kita membaca sejarah mengenai terbentuknya PGRI tersebut maka kita sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia harus lebih giat lagi untuk meningkatkan semangat dan perjuangan para pahlawan atau guru-guru yang telah berusaha membentuk forum atau wadah tersebut. Artinya kita harus berusaha atau kita harus berpikir apa yang dapat saya kontribusikan pada saat ini untuk mengenang jasa-jasa para guru yang membentuk persatuan guru tersebut. Tetapi kondisi sekarang banyaknya mahasiswa atau rakyat Indonesia yang bercita-cita ingin menjadi guru sebagian besar hanya untuk mendapat gaji yang besar karena pemerintah Indonesia sudah menetapkan 20 persen untuk bidang pendidikan. Seharusnya tidak hanya gaji akan didapatkan dari menjadi seorang guru melainkan essensi dari seorang guru itu Apa? Yang perlu diketahui bagi para calon-calon guru. Salah satu essensi dari seorang guru adalah dapat mengajar, mendidik, dan mengembangkan potensi di peserta didik sehingga menjadi manusia yang berakhlak baik dan memiliki pengetahuan yang luas.
Jumat, 20 November 2009
Paradigma sederhana Tentang Gerakan Perempuan Peran dan Fungsi Muslimah ala KAMMI by: Siti (staf KAJSTRA KAMMI UPI)
Kamis, 12 November 2009
Rekayasa Sosial untuk Gerakan Mahasiswa Oleh : Risma Aditiana1
Sekarang kita berbicara mengenai gerakan mahasiswa yang sedang dilanda bencana yang termasuk problem sosial. Fenomena melempemnya pergerakan mahasiswa pasca reformasi seperti kehilangan ruh sehingga tantangan ini mesti segara dijawab. Menurut Andriadi2, fenomena ini terjadi disebabkan oleh beberapa permasalahan.
Pertama, fragmentasi yang disebabkan karena prinsip ideologi menancap pada sekelompok mahasiswa yang mengarah perbedaan idealisme, lalu mengerucut menjadi perpecahan dalam pergerakan. Saya ambil contoh di kampus UPI sampai beberapa kali adanya aksi demonstrasi mahasiswa yang terbagi menjadi dua padahal mereka menyampaikan aspirasi yang sama.
Kedua, munculnya kelompok mahasiswa oportunis. Biasanya posisi mahasiswa seperti ini dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu. Dikampus UPI sekarang, beberapa aktivis merasakan gejala seperti ini pada beberapa mahasiswa. Dimana wacana kental bahkan pernah terlontar perkataan dari seorang mahasiswa dalam suatu rapat konsolidasi, jangan sampai kita mengikuti perkataan yang wujudnya mahasiswa namun pikirannya birokrat. Ketika itu menjadi ekspresi kekesalan mahasiswa yang sedang bersebrangan dengan keinginan birokrat kampus yang mana mereka menganggap setiap informasi sehabis rapat konsolidasi cepat sekali diketahui birokrasi kampus.
Ketiga, kebanyakan mahasiswa apatis terhadap posisi dan peran sebagai agent of change. Dikampus UPI, kelompok mahasiswa ini biasanya disebut mahasiswa kupu-kupu (kuliah-pulang, kuliah-pulang) atau kalau tidak demikian mereka hanya menghabiskan waktunya dengan nongkrong-nongkrong atau kegiatan lain yang dianggap oleh para aktivis mahasiswa kurang bermanfaat.
Andriadi juga memberi tawaran yang bisa dilakukan untuk menjawab permasalahan diatas dalam rangka upaya merekonstruksi soliditas gerakan mahasiswa, yakni : pertama, membudayakan pemahaman sisi persamaan perjuangan dengan menerapkan sikap toleransi dalam perbedaan. Kedua, menjalin komunikasi antar kelompok mahasiswa. Ketiga, meruntuhkan sikap saling curiga, dengki serta menepis jauh-jauh sikap high egoisme. Keempat, mengikis infantilisme (kekanak-kanakan) mahasiswa. Kelima, membangun independensi pergerakan mahasiswa. Keenam, membangun sikap kritis dan arif dalam memandang suatu permasalahan.
Selain itu menurut Hafiz3 sebagaimana dikutip dalam bukunya Jalaludin Rahmat yakni Rekayasa Sosial : Reformasi, Revolusi atau Manusia Besar sebelum kita mengatasi problem sosial dalam rangka rekayasa sosial kita memerlukan planned social changed (perubahan sosial yang terencana). Seperti halnya beberapa tawaran solusi yakni : pertama, merubah pola pikir mahasiswa dengan menghadirkan kondisi-kondisi riil bangsa serta merekayasa lingkungan yang mendukung terciptanya perubahan pemikiran, tindakan serta pergerakan. Kedua, dalam sel-sel kecil, setiap mahasiswa diberikan wadah pertemuan rutin, guna membahas serta mengaktualisasikan apa yang yang telah menjadi bahasan dalam wujud kerja nyata untuk menjawab permasalahan bangsa dan negara. Ketiga, mendorong setiap kebijakan publik yang dihasilkan tidak memberikan celah masuknya paham yang dapat merusak karakter mahasiswa seperti setting-an acara yang membuat mahasiswa menjadi hedonisme (selalu ingin bersenang-senang). Keempat, meningkatkan kompetisi pribadi dan kelompok dalam usaha memenangkan persaingan soft power dengan dilandasi dengan pengorbanan dan persatuan. Jangan sampai soft power tergantikan dengan pengaruh bangsa lain karena merebaknya pemikiran-pemikiran, ideologi dan isme-isme yang mengikis karakter mahasiswa sebagai pemuda Indonesia. Keempat hal demikian bisa dibangun atas trias tradition mahasiswa yang menjadi keharusan yakni membaca, menulis dan diskusi sebagai gerakan intelektual mahasiswa. Wallahua’lam.
Rabu, 11 November 2009
Ada apa dengan KPK??? By: Siti Aisyah (Staf KASTRA KAMMI KOMSAT UPI)
“Cicak vs Buaya”. 3 kata yang membuat mayarakat resah, tiga kata yang membuat president mengultimatum kepada berbagai pihak agar menghilangkan “Cicak vs Buaya” ini. Tentu hal ini berkaitan dengan kasus yang dialami KPK baik oleh ketuanya Antazari Azhar maupun oleh ketua sementara bibit dan chandra. Menjadi sebuah lembaga penegakan keadilan memang tidak mudah. Banyak rintangan-rintangan yang dihadapi terutama dari mereka para koruptor, segala cara dilakukan agar “aib” nya tidak terbongkar oleh KPK. fitnah memfitnah sudah jadi hal yang biasa, tanpa memperdulikan dosa atau tidak. Jika hal ini sudah terbiasa, bagaimana untuk generasi masa depan? untuk adik-adik kita atau untuk anak-anak dan cucu-cucu kita? Moralitas dipertaruhkan disini. Tidak banyak masyarakat yang “tidak lulus” dengan moralitasnya sendiri. Tergiur hanya untuk sementara.
Menjadi salah satu petugas di lembaga penegakan keadilan memang tidak mudah, mental sudah menjadi prioritas utama. Harus bisa tahan banting terhadap berbagai kecaman-kecaman, nyawa dan keluarga pun menjadi taruhannya.
Awal kasus muncul pertama kali dialami oleh ketua KPK Antazari azhar, keterlibatannya dalam cinta segi tiga dan pembunuhan nasrudin zulkarnaen. Yang sampai saat ini titik terangnya mulai bermunculan. Nangisnya antazari azhar terhadap kesaksian Williardi Wizard yang menyatakan bahwa ada menipulasi terhadap kasus yang dialami oleh Antazari membuat antazari sedikit lega. Apalagi dengan kesaksian Noviana Istri Williardi yang menyatakan hal sama bahwa ada beberapa pihak yang menekankan kepada suaminya untuk memanipulasikan kasus Antazari Azhar.
Yang paling membuat geram masyarakat adalah ketika kapolri menangkap Bibit&Chandra terhadap dugaan kasus penyuapan dan pemerasan. Ini sebab munculnya kata “cicak vs buaya”. Keresahan pun dialami oleh presiden diawal masa pemerintahan barunya. SBY kemudian membentuk TIM delapan yang diketuai oleh Adnan Buyung Nasution. Tentu kinerja tim ciptaan presiden ini harus cepat. Rakyat pun tidak tinggal diam, berbagai aksi protes dilakukan oleh berbgai kalangan masyarakat. Akhirnya kapolri pun membebaskan bibit&chandra karena dinilai belum rampung bukti-buktinya. Ini yang justru membuat citra kapolri jadi semakin buruk dihadapan rakyat. Menurut sumber Pikiran Rakyat ada 4 kesimpulan polisi tidak punya cukup bukti untuk menjerat bibit dan chandra. Pertama polri tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa Bibit dan Chandra ke pangadilan. Dua andai kata ada tindak pidana, aliran dana dari Anggodo Widjojo ke Ary Muladi terputus. Tidak ada bukti yang menyatakan uang tersebut sampai ke tangan pimpinan KPK. Ketiga andai kata dipaksa dengan dakwaan penyalahgunaan wewenang, juga lemah karena menggunakan pasal karet. Keempat apa yang dilakukan chandra terkait dengan pencekalan Anggoro sudah lazim di KPK sehingga tidak perlu dipersoalkan. Sudah tentu bukti-bukti itu membuat rakyat semakin geram apalagi dengan tampilnya Anggodo di salah satu stasiun tv tidak membuat masyarakat merasa kasihan terhadapnya. Malah itu membuat Gerakan Masyarakat Mendukung KPK melakukan aksi di bundaran HI, lucunya dalam aksi itu dipampangkan poster Anggodo Widjojo berseragam polisi. Pada kasus ini diharapakan dapat menjadi pintu masuk untuk membersihkan sistem hukum di indonesia dari praktik-praktik mafia.
Peran serta pemuda tentu sangat diharapkan agar tidak menjadi contoh bagi mereka nanti. Rahasia Kesuksesan kebangkitan Islam adalah manakala syarat-syarat tegaknya Islam di kali pertamanya bisa dipenuhi kembali. Menyangkut hari pahlawan 10 November ini tentu akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai makna pahlawan itu sendiri dalam tubuh lembaga penegakan hukum di Indonesia. Kini masyarakat sangat membutuhkan sosok pahlawan. Ketika terjadi rivalitas antara polri, kejagung, dan KPK, masyarakat berusaha menemukan sosok pahlawan itu dalam wujud tokoh-tokoh yang menghuni ke tiga institusi penegakan hukum tadi.
Saat ini masyarakat seperti menjadi penonton pertunjukan drama raksasa antara Polri, kejagung dan KPK yang endingnya pun belum terlihat. Malah masing-masing berargumentasi dengan data, testimoni dan keterangan saksi. Dimanakah para pahlawan kini??
Ada apa dengan KPK??? By: Siti Aisyah (Staf KASTRA KAMMI KOMSAT UPI)
“Cicak vs Buaya”. 3 kata yang membuat mayarakat resah, tiga kata yang membuat president mengultimatum kepada berbagai pihak agar menghilangkan “Cicak vs Buaya” ini. Tentu hal ini berkaitan dengan kasus yang dialami KPK baik oleh ketuanya Antazari Azhar maupun oleh ketua sementara bibit dan chandra. Menjadi sebuah lembaga penegakan keadilan memang tidak mudah. Banyak rintangan-rintangan yang dihadapi terutama dari mereka para koruptor, segala cara dilakukan agar “aib” nya tidak terbongkar oleh KPK. fitnah memfitnah sudah jadi hal yang biasa, tanpa memperdulikan dosa atau tidak. Jika hal ini sudah terbiasa, bagaimana untuk generasi masa depan? untuk adik-adik kita atau untuk anak-anak dan cucu-cucu kita? Moralitas dipertaruhkan disini. Tidak banyak masyarakat yang “tidak lulus” dengan moralitasnya sendiri. Tergiur hanya untuk sementara.
Menjadi salah satu petugas di lembaga penegakan keadilan memang tidak mudah, mental sudah menjadi prioritas utama. Harus bisa tahan banting terhadap berbagai kecaman-kecaman, nyawa dan keluarga pun menjadi taruhannya.
Awal kasus muncul pertama kali dialami oleh ketua KPK Antazari azhar, keterlibatannya dalam cinta segi tiga dan pembunuhan nasrudin zulkarnaen. Yang sampai saat ini titik terangnya mulai bermunculan. Nangisnya antazari azhar terhadap kesaksian Williardi Wizard yang menyatakan bahwa ada menipulasi terhadap kasus yang dialami oleh Antazari membuat antazari sedikit lega. Apalagi dengan kesaksian Noviana Istri Williardi yang menyatakan hal sama bahwa ada beberapa pihak yang menekankan kepada suaminya untuk memanipulasikan kasus Antazari Azhar.
Yang paling membuat geram masyarakat adalah ketika kapolri menangkap Bibit&Chandra terhadap dugaan kasus penyuapan dan pemerasan. Ini sebab munculnya kata “cicak vs buaya”. Keresahan pun dialami oleh presiden diawal masa pemerintahan barunya. SBY kemudian membentuk TIM delapan yang diketuai oleh Adnan Buyung Nasution. Tentu kinerja tim ciptaan presiden ini harus cepat. Rakyat pun tidak tinggal diam, berbagai aksi protes dilakukan oleh berbgai kalangan masyarakat. Akhirnya kapolri pun membebaskan bibit&chandra karena dinilai belum rampung bukti-buktinya. Ini yang justru membuat citra kapolri jadi semakin buruk dihadapan rakyat. Menurut sumber Pikiran Rakyat ada 4 kesimpulan polisi tidak punya cukup bukti untuk menjerat bibit dan chandra. Pertama polri tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa Bibit dan Chandra ke pangadilan. Dua andai kata ada tindak pidana, aliran dana dari Anggodo Widjojo ke Ary Muladi terputus. Tidak ada bukti yang menyatakan uang tersebut sampai ke tangan pimpinan KPK. Ketiga andai kata dipaksa dengan dakwaan penyalahgunaan wewenang, juga lemah karena menggunakan pasal karet. Keempat apa yang dilakukan chandra terkait dengan pencekalan Anggoro sudah lazim di KPK sehingga tidak perlu dipersoalkan. Sudah tentu bukti-bukti itu membuat rakyat semakin geram apalagi dengan tampilnya Anggodo di salah satu stasiun tv tidak membuat masyarakat merasa kasihan terhadapnya. Malah itu membuat Gerakan Masyarakat Mendukung KPK melakukan aksi di bundaran HI, lucunya dalam aksi itu dipampangkan poster Anggodo Widjojo berseragam polisi. Pada kasus ini diharapakan dapat menjadi pintu masuk untuk membersihkan sistem hukum di indonesia dari praktik-praktik mafia.
Peran serta pemuda tentu sangat diharapkan agar tidak menjadi contoh bagi mereka nanti. Rahasia Kesuksesan kebangkitan Islam adalah manakala syarat-syarat tegaknya Islam di kali pertamanya bisa dipenuhi kembali. Menyangkut hari pahlawan 10 November ini tentu akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai makna pahlawan itu sendiri dalam tubuh lembaga penegakan hukum di Indonesia. Kini masyarakat sangat membutuhkan sosok pahlawan. Ketika terjadi rivalitas antara polri, kejagung, dan KPK, masyarakat berusaha menemukan sosok pahlawan itu dalam wujud tokoh-tokoh yang menghuni ke tiga institusi penegakan hukum tadi.
Saat ini masyarakat seperti menjadi penonton pertunjukan drama raksasa antara Polri, kejagung dan KPK yang endingnya pun belum terlihat. Malah masing-masing berargumentasi dengan data, testimoni dan keterangan saksi. Dimanakah para pahlawan kini??
Selasa, 10 November 2009
Guru Besar PTIK: Jangan Biarkan Anggodo Bebas (Indra Subagja - detikNews)
"Jadi kalau dalam pengamatan saya, sudah cukup yuridis maupun tuntutan sosial masyarakat," jelas Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Farouk Muhamad melalui telepon, Rabu (11/11/2009).
Dia menilai masyarakat sudah teryakini, bila apa yang diperdengarkan di rekaman adalah sesuatu yang tidak layak.
"Anggodo jangan dibiarkan. Penegak hukum harus carikan perangkat hukum," imbuhnya.
Secara hukum dan fakta yuridis, ada beberapa indikasi yang bisa ditunjuk kepolisian untuk menunggu alat bukti. "Ada beberapa pertimbangan, kalau mencemarkan nama baik presiden itu kurang kuat, karena dilakukan di dalam percakapan telepon. Tapi bisa dengan percobaan penyuapan," imbuhnya.
Tapi beratnya, bila polisi menjerat dengan pasal penyuapan, akan ada dilema yang dihadapi. "Di lain pihak polisi akan ingin menjerat pihak lain, pimpinan KPK dengan pemerasan. Jadi lucu saja kalau kemudian polisi menuntut Anggodo untuk penyuapan. Jadi saya khawatir polisi berat menahan Anggodo," tutupnya.
(ndr/iy)
KAJIAN KASTRA KAMMI KOMSAT UPI
Senin, 09 November 2009
Hari Pahlawan By Aminurasid (KAJSTRA KOMSAT KAMMI UPI)
Presiden Minta Depag Sigap
SELASA, 10 NOVEMBER 2009 | 04:53 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Departemen Agama sebagai penyelenggara ibadah haji merespons dengan sigap kompleksitas persoalan yang muncul seiring pembangunan dan perubahan di Arab Saudi.
Presiden Yudhoyono menyampaikan hal itu dalam pengantar rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/11). ”Seiring pembangunan dan perubahan di Arab Saudi, sering kali kita jumpai kebijakan dan peraturan yang berubah. Tentu memerlukan penyesuaian untuk merespons perubahan peraturan dan kebijakan itu,” ujar Presiden.
Presiden mencontohkan, pengembangan kota Mekkah dan Madinah tentu berakibat terhadap pemondokan jemaah haji, manajemen transportasi, dan sebagainya. ”Sepertinya tidak terlalu besar persoalannya, tetapi pada praktiknya persoalan itu juga cukup kompleks. Belum lagi masalah-masalah teknis yang ada di Tanah Suci itu sendiri,” ujarnya.
Seusai rapat terbatas, Menteri Agama Suryadharma Ali menuturkan, salah satu perbaikan yang dilakukan adalah pemondokan untuk jemaah haji.
Pada lingkar pertama, jarak terjauh pemondokan dari Masjidil Haram adalah 2 kilometer, sedangkan pada lingkar dua, jarak terjauh 7 kilometer. Tahun ini pemondokan yang berjarak hingga 2 kilometer ada 115 rumah, meningkat dari 81 rumah pada tahun 2008.
Pemondokan berjarak 5-7 kilometer pada 2009 berkurang dibandingkan dengan 2008. ”Tak ada jemaah untuk jarak yang lebih dari 7 kilometer,” katanya.
Mekkah mulai macet
Seiring semakin dekatnya puncak pelaksanaan ibadah haji, yaitu wukuf di Padang Arafah pada 26 November mendatang, jemaah haji dari berbagai pelosok dunia mulai memadati Mekkah. Kondisi tersebut membuat kemacetan di jalan-jalan di Mekkah.
Menurut Kepala Daerah Kerja Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Mekkah Subakin Abdul Muthalib di Mekkah saat dihubungi Kompas dari Jakarta, Senin, jemaah haji Indonesia gelombang pertama yang sudah ada di Madinah mulai bergerak menuju Mekkah. Jemaah Indonesia ditargetkan paling akhir sampai di Mekkah pada 15 November.
”Begitu sampai di Mekkah, mereka langsung ditempatkan di pemondokan yang tersebar di 70 maktab (kelompok pemondokan) yang dikelola muassasah (lembaga layanan jemaah haji) Asia Tenggara,” katanya. (DAY/MZW)
Minggu, 08 November 2009
Mahasiswa Menjadi Oposisi Pemerintahan SBY- Boedieno Oleh : Risma Aditiana1
Pemilu 2009 adalah kemenangan gemilang SBY dengan kendaraannya Partai Demokrat. Pemilahan Legislatif dan Eksekutif telah diperoleh. Dengan jumlah dukungan suara rakyat yang signifikan. Hal ini merupakan modal bagaimana kemudian SBY bisa mengatur dan menguasai ritme perpolitikan nasional. Kekuatan SBY tidak main-main, ia adalah Presiden pertama yang menang dua kali dalam sejarah atas pilihan langsung rakyat Indonesia. Terlepas dari kecurangan-kecurangan yang sering dikatakan dan diidentifikasi oleh lawan-lawan politiknya terhadap SBY karena saya pikir juga mereka melakukan kecurangan yang sama bahkan bisa jadi lebih-lebih daripada apa yang dilakukan SBY dengan para pendukungnya.
Epilog yang menyatakan kemenangan SBY menunjukan penguasaan elektoral dan pengendalian elite. Menurut Eep Saefulloh Fatah2 penguasaan elektoral itu ketika SBY membuktikan bahwa ia adalah produk politik paling molek dihadapan para para pemilih Indonesia, sedangkan pengendalian elite, ia sukses dalam pemeliharaan dukungan politik selama lima tahun pemerintahannya. Dengan kata lain SBY mampu mengakomodasi dan mengendalikan para elite politik itu. SBY jika kita bandingkan berbeda jauh dengan Mantan Presiden pasca Reformasi sebelumnya, misalkan Abdurrahman Wahid, yang menambahi musuh setiap hari jumat—karena pernyataan politiknya sehabis Jumatan yang menghantam kiri dan kanan—SBY hampir setiap hari menawarkan persekutuan pada siapaun.
Hasilnya pemilu 2009 dalam pemilihan Legislatif, Partai Demokrat meraih 21.703.137 suara (20,85 persen), melonjak naik tiga kali lipat dibandingkan Pemilu 2004. Dilanjutkan pemilihan Presiden-Wakil Presiden, pasangan SBY-Boediono mendulang 73.874.562 suara (60,8 persen). Sehingga dengan satu putaran saja SBY mengalahkan dua pasangan lainnya. Dampaknya sekarang, 10 dari 16 partai dalam lembaga legislatif terangkul SBY. Sehingga peranan kritis DPR terhadap pemerintah dalam hal pengawalan dan pengawasan sekarang sangat dipertanyakan. Gejala absolutisme eksekutif kian terasa dengan mengendalikan peranan legislatif. Angin perpolitikan menjadikan hampir semua partai menjadi kawan SBY. Mudah sekali SBY meminggirkan Partai Gerindra dan Hanura, praktis PDIP dan Golkar yang tersisa sebagai lawan. Namun keadaan sekarang menunjukan ketidaktegasan kedua partai tersebut, sehingga sepertinya pos oposisi menjadi mahal untuk dipilih.
Harapan PDIP dan Golkar menjadi oposisi kini menjadi buyar. Peristiwa mutakhir, tampilnya Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR dan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar yang didukung SBY dan Partai Demokrat menandai bahwa ide oposisi tidak begitu populer di kalangan para elite partai. Menurut Dodi Ambardi3, hal ini disebabkan dari data hasil pemilu legislatif 2009 menunjukan pemilu tak memberikan keramahan bagi partai penyandang status opisisi. PDIP hanya meraih 14 persen dukungan elektoral. Begitu juga Golkar, seandainya menempuh jalan oposisi, hanya meraih jumlah yang sama. Jika kedua partai ini sama-sama mengambil jalan posisi, maka lumbung suara potensial untuk kedua partai ini 28 persen. Tidak jauh berbeda pada bulan September kemarin, hasil survei nasional yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukan kesetujuan publik atas keberadaan partai opsisi di Indonesia, 30,3 persen menyatakan sangat setuju. Artinya, partai yang memilih status oposisi sebenarnya akan memiliki basis elektoral yang memadai.
Kita bisa memandang optimis potensi elektoral sekitar 30 persen. Jika kita berkaca pada sejarah sejak berlangsungnya reformasi. Dari tiga pemilu legislatif bagaimana, suara tertinggi bisa diraih PDIP tahun 1999 dengan 33 persen suara. Lalu kemudian pada dua pemilu legislatif berikutnya, suara tertinggi yang diraih partai tak melampaui 22 persen. Artinya, angka 30 persen pemilih setuju dengan partai oposisi itu sebenarnya cukup tinggi dalam memberikan peluang elektoral.
Fakta sekarang menunjukan PDIP dan Golkar bergerak kearah pemerintah. Jika kita cermati, dari sejumlah penjelasan alternatif untuk memahami perilaku elite partai politik di Indonesia menurut Dodi Ambardi bisa dilihat dari dua hal yakni penjelasan kultural dan ekonomi. Rakyat kita umumnya lebih suka harmoni daripada konflik, menggembari keselarasan daripada kompetisi. Konsep konflik hanya dipandang negatif dan persaingan bukan merupakan langkah yang bijak. Padahal sebaliknya, ide oposisi bertolak dari asumsi bahwa konflik ialah hal normal, netral dan pasti terjadi. Namun penjelasan kultural ini dipakai karena dirasa masuk akal dan mudah diterima.
Bahkan kita dapat memahami lebih dalam bahwa asumsi pokoknya adalah partai ingin memperluas elektoral dan merebut kekuasaan. Jabatan di kabinet (dan di DPR/MPR) harus diakui memberikan intesif bagi partai dan tokoh partai yang jadi menteri untuk disorot positif oleh publik di media massa. Selain itu bisa dipahami dari sisi ekonomi, peluang menjanjikan melekat secara langsung atupun tidak pada jabatan itu.
Demikian keadaan menunjukan semakin tertutupnya adanya status oposisi di negeri ini. Sehingga gejala yang menunjukan absolutisme dan otoriterianisme pemerintah harus segera dilawan oleh Gerakan Mahasiswa Indonesia. Mahasiswa harus berani menyatakan bahwa sekarang Mahasiswa Menjadi Oposisi Pemerintahan SBY- Boediono. Keseriusan harus kita tunjukan dengan mengawal sebuah rezim kuat yang memimpin Indonesia kedepan. Secara konstitusional Pemerintah SBY-Boediono menjalankan pemerintahan selama 5 tahun. Namun jika terjadi penyimpangan dan tidak berani menangani masalah-masalah besar seperti halnya penegakan hukum yakni pemberantasan korupsi bahkan sebaliknya melindungi para koruptor di negeri ini. Mau tidak Mau Pemerintah SBY-Boediono harus segera turun. Gerakan Mahasiswa sekarang dengan platform Tujuh Gugatan Rakyat yang disemangati Sumpah Mahasiswa Indonesia, harus menjadi elemen terdepan dalam mengkritisi kebijakan pemerintahan yang tidak memihak pada rakyat Indonesia. Sekian—Walluhu’alam.
HIDUP MAHASISWA !!!!! HIDUP RAKYAT INDONESIA !!!!!
SBY Tumbang dengan Tragis, Jika kasus Masaro Century Gate Bergulir
MINGGU, 8 NOVEMBER 2009 | 00:06 WIB
"Kalau ini tidak ditangani secara sangat cekatan dan bijak oleh SBY, ini bisa menjadi sesuatu yang saya sebut sebagai Masaro Century Gate," kata Thamrin Tamagola, Jakarta, Sabtu (7/11).
Gate menurut Thamrin memiliki tujuh ciri, yakni melibatkan petinggi negara yaitu presiden, melibatkan orang dalam istana, dan selalu terbongkar dari peristiwa yang sepele.
"Misalnya polisi menangkap orang yamg masuk ke dalam gedung Water Gate di Amerika. Kalau di sini kan tukang pijatnya Gus Dur jadi Bulog Gate, kalau kemarin tuh Rani, itu kan peristiwa-peristiwa sepele," paparnya.
Ciri lain gate, yakni saat kasus tersebut terbongkar, maka semua yang terlibat di dalamnya akan tergopoh-gopoh melakukan komunikasi intensif untuk membangun suatu rekayasa. Rekayasa tersebut sewaktu-waktu berubah karena panik.
Selain itu, gate memiliki ciri adanya rekaman yang membuktikan kasus tersebut, di mana tidak ada keraguan di dalamnya.
Gate selalu disandingkan dengan pers mempunyai peranan yang sangat penting di dalam dinamika kasus tersebut. "Baik yang terjadi saat water gate maupun Bulog gate, maupun yang sekarang kalau jadi bergulir. Jadi, pers sangat penting peranannya, karena itu ada di ranah publik, opini publik," jelasnya.
Terakhir, jika gate tersebut terus bergulir tanpa ada penyelesaian, maka presiden yang bersangkutan bisa tumbang secara tragis. "Amit amit cabang bayi, jangan sampai terjadi adalah presiden yang bersangkutan harus turun secara tragis. Richard Nixon turun dengan segala kemaluannya, waktu dia turun pesawat dia tertunduk. Lihat Abdurrahman Wahid, walaupun dia menggagah-gagahkan diri, tapi tetap saja dia malu. Amit-amit jangan sampai terjadi sama SBY," tuturnya.
Kasus PT Masaro sendiri merupakah rangkaian kasus panjang yang melibatkan buronan Anggoro Widjojo dan berujung pada penahanan dua pimpinan non aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Penahanan terhadap Bibit dan Chandra memancing kemarahan publik, karena dianggap alasan penahanan tidak jelas.
Bahkan, kasus tersebut makin melebar saat terkuak dugaan rekayasa terhadap kasus mereka, seperti rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konsitusi (MK). Dalam rekaman itu diketahui adik Anggoro, Anggodo menjadi tokoh sentral yang diduga melakukan rekayasa dengan melibatkan petinggi Polri, Kejaksaan Agung, KPK, LPSK, sejumlah orang, bahkan nama RI-1 ikut disebut. Akibatnya, masyarakat merasa cemas akan penegakkan hukum di Indonesia.
Meski demikian, Thamrin tidak yakin jika SBY terlibat kasus Bank Century dan ikut merekayasa kasus Bibit dan Chandra. "Saya enggak yakin dia (SBY) merekayasa. kalau dia melakukan kecerobohan, iya," kata Thamrin.
Terkait kasus Bank Century, seharusnya Wapres Boediono yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, diperiksa soal alasan mengucurkan dana "bailt out" Rp 6,7 triliun yang melebihi usulan DPR yakni hanya Rp 1,2 triliun. Apalagi undang-undang untuk pengambil alihan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah salah. "Jadi, Boediono dan Sri Mulyani yang harus dikejar kalau kasus Century terbongkar. Mau tidak mau, suka tidak suka Century akan dibongkar," cetusnya.
Harus Copot Kapolri dan Jaksa Agung
Thamrin mengusulkan SBY merombak sistem dan pergantian jabatan di tubuh Polri, Kejaksaan Agung, dan DPR sebagai proses jangka panjang untuk mengembalikan kepercayaan publik soal penegakkan hukum. "Lembaga warisan orde baru itu, harus turun mesin. Pergantian sistem dan orang-orangnya yang ada di situ," ujarnya.
Namun, untuk langkah awal, seharusnya SBY mengganti Kepala Polri Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. " Untuk mengembalikan kepercayaan publik, tindakan yang paling bagus kalau dia (SBY) mengganti dua pimpinan ini, Polri dan Kejaksaan Agung. SBY harus ganti," kata Thamrin.
SBY juga harus berhati-hati memilih pengganti dua pucuk pimpinan lembaga penegak hukum itu. Penggantinya harus punya rekam jejak yang bersih dari korupsi, kredibel, dan profesional.
Yang penting, lanjut Thamrin, biarkan kasus Bibit dan Chandra bergulir di pengadilan. Jika Kapolri dan Kejaksaan Agung yakin punya bukti yang kuat, maka bisa dilihat kebenarannya di pengadilan.
.jpg)
